| PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 152/PS/KP-PRP/
Politik Korupsi bertanggung jawab atas kemiskinan rakyat Indonesia! Bangun gerakan kontrol rakyat pekerja melawan korupsi!
Salam rakyat pekerja, Akhir-akhir ini media massa selalu saja menggembar-gemborka Jelas bahwa melawan korupsi di Indonesia bagai memblejeti mafia tikus got yang merajalela dalam fenomena urban kota. Ruwet dan tak ada habis-habisnya, karena korupsi berkembang biak dalam satupadan dengan kapitalisme. Dalam masa perpolitikan di Indonesia saat ini, usai Pemilu yang dimenangkan sebuah mafia kekuasaan di bawah rezim SBY dan neoliberal, terjadilah penangkapan dan pencopotan jabatan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Penangkapan dan penahanan kedua pejabat KPK ini menuai tanggapan protes dari organisasi masyarakat —yang dinisiasi oleh kelompok pemantau korupsi— karena terdapat indikasi pemberangusan peran KPK disebabkan upayanya untuk mengusut kasus Bank Century. Kasus Bank Century sendiri diduga dibobol untuk biaya kemenangan mafia rezim SBY dalam Pemilu 2009. Bahkan setelah diperdengarkan rekaman transkrip scenario pembukaman terhadap institusi KPK di Mahkamah Konstitusi, kekuatan dukungan publik terhadap upaya penyelamatan institusi semakin lebih besar lagi. Yang menarik dari rekaman tersebut disebutkan upaya skenario antara pemilik modal dan pejabat negara agar mengkriminalisasika Dengan kemenangan rezim SBY yang menguasai 64% kursi di DPR dan tanpa adanya partai politik oposisi, maka rezim ini dapat melenggang sebagai mafia kekuasaan yang dapat bertindak semena-mena —menggunakan alat hukum dan politik— untuk mengajegkan kolusi dengan rezim Neoliberal. Kasus Bibit dan Chandra harus kita baca sebagai pengenyahan pejabat negara yang dipandang menghalang-halangi mafia kekuasaan yang korup tersebut. Jika hal itu berhasil, maka otoritas KPK sebagai komisi negara pemberantasan korupsi telah dimandulkan sebagai lembaga korporatisme. Deskripsi ini menandaskan adanya pengulangan cara-cara rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto dalam membangun kekuasaan dan menata secara sistematis praktek korupsi. Sehingga dari aspek korupsi ini, kita dapat memblejeti apa yang berlanjut dari otoritarianisme rezim Orde Baru ala Soeharto dengan rezim SBY. Tetapi ada yang juga harus kita sadari, bahwa mudahnya penangkapan dan penahanan atas Bibit dan Chandra oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan membuktikan lemahnya posisi KPK sebagai komisi negara, karena gerakan rakyat pekerja diputus mata rantainya dengan gerakan melawan korupsi. Tanda-tanda rezim SBY-Boediono mengingatkan kita pada Orde Baru, yang demikian cerdik memainkan legitimasi kemenangan dari demokrasi prosedural untuk membangun kekuasaannya yang tak tergoyahkan secara berkelanjutan. Inilah kenyataan Indonesia setelah Pemilu yang di sana-sini digembar-gemborkan demokratis, ternyata berujung pada kebangkitan sebuah rezim. Bahkan rezim ini pun bergandengan erat dengan kekuatan bourjuasi yang mengatur lembaga-lembaga negara semacam Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK sendiri. Hal ini tentunya telah dapat dilihat dan didengarkan dari rekaman transkrip skenario pembungkaman KPK, yang banyak sekali menyebutkan nama-nama pejabat negara. Pernyataan-pernyata Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
___*****___ Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global! Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja! Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP) JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat Phone/Fax: (021) 391-7317 Email: komite.pusat@ Website: www.prp-indonesia. | ||||||
No comments:
Post a Comment